BPM Bahas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin

Rapat koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh bersama 23 Kantor BPM Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di Banda Aceh, Selasa (6/7) kemarin memfokuskan pembahasan masalah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di pedalaman, daerah pantai dan terisolir.

“Program pembangunan ekonomi masyarakat ke depan, harus difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di pedesaan pedalaman, daerah pantai dan terisolir,” ujar Kepala BPM Aceh Timur, Jamaluddin, pada acara rakor BPM se Aceh, Selasa kemarin.
Alasan itu kami sampaikan, menurut Jamaluddin, karena jumlah masyarakat miskin saat ini lebih banyak di daerah pantai, terisolir dan pedesaan pedalaman. Karena, itu ketiga wilayah tersebut harus menjadi fokus BPM se Aceh untuk pemberdayaan ekonominya melalui sumber dana APBA, BKPG, APBK, ADG dan lainnya. Sedangkan yang bersumber dari dana PNPM (APBN), difokuskan untuk pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana infrastruktur desa yang belum ada atau yang sudah rusak.

Saran yang hampir serupa juga dilontarkan, Kelapa Kantor BPM Aceh Utara dan kabupaten/kota lainnya. Menurut mereka, perhatian pemerintah pusat dan provinsi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat belum begitu besar. Hal ini ditandai, banyak prasarana dan sarana dasar infrastruktur desa yang belum ada atau sudah putus dan rusak berat, tidak cepat diperbaiki. Contohnya jembatan gantung dan jalan usaha tani. Akibatnya, kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa pedalaman jadi berjalan sangat lamban.

Dua nara sumber yang hadir dalam Rakor BPM se Aceh, Prof Dr Jasman J Maruf dan Dr Taqwaddin setuju dengan saran yang dilontarkan sejumlah Kepala BPM Kabupaten/Kota tersebut. Saran saja belum cukup, tapi program yang dibuat oleh BPM perlu dikomunikasikan serta ditawarkan kepada anggota legislatif di kabupaten/kota dan provinsi Aceh.

Kenapa saran dan program itu perlu disampaikan dengan bahasa komunikasi yang baik kepada para anggota dewan kita, menurut Taqwaddin, karena anggota dewan merupakan perwakilan dari suara rakyat di lembaga legislatif, perlu diberikan informasi hal itu, agar dalam penyusunan dan pembahasan APBK/APBA nanti bisa menjadi program prioritas anggota dewan untuk dimasukkan ke dalam RAPBK/RAPBA sebelum pembahasan RAPBK dan RAPBA dilakukan oleh anggota legislatif di kabupaten/kota dan provinsi.

Jadi, kata Taqwaddin, peran anggota legislatif dalam penentuan program dasar rakyat apa yang saja harus masuk ke dalam RAPBK dan RAPBA, sangat besar. Hal ini disebabkan, fungsi bugeting atau pembahasan anggaran ada pada mereka. Untuk itu, berbagai program pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan pedalaman dan daerah pantai yang dibuat BPM se Aceh, harus dikomunikasikan dengan baik kepada para wakil rakyat itu di lembaga legislatif.

Prof Jasman J Maruf mengungkapkan, untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat miskin, kita harus melakukan pemetaan wilayah potensi unggulan lebih dulu. Tujuannya, supaya program pemberdayaan ekonomi yang akan dilaksanakan mendapat respon yang besar dari masyarakat miskin.

Banyak program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin telah digulirkan pemerintah, tapi belum memberikan dampak yang luas bagi pengurangan jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Hal ini disebabkan karena program yang dilaksanakan bukan merupakan kebutuhan dasar dan potensi unggul masyarakat desa setempat. Acara pembahasan program pemberdayaan masyarakat miskin pada Rakor BPM se Aceh ini dipimpin langsung oleh Kepala BPM Aceh, Drs H M Ali Basyah.(her)

http://www.serambinews.com/news/view/34426/bpm-bahas-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat-miskin
About these ads

Tentang bpmkotabandaaceh

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh
Tulisan ini dipublikasikan di Berita, Bid. Pemberdayaan Ekonomi Masy. dan tag . Tandai permalink.

2 Balasan ke BPM Bahas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin

  1. wadi berkata:

    masalah penghambatan pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi kepada masyarakat pada saat ini sesuai dengan realita di lapangan dapat dilihat belum adanya komitmen yang sepenuhnya dari element pemerintah sebagai penyalur program dan pemegang kebijakan untuk mensukseskan hal tersebut dikarnakan
    1.tidakadanya konseksuensi.
    2.transparansi yang sepenuhnya
    3. pencairan anggaran yang terlambat
    4. partisipasi dari masyarakat belum bisa diterima
    5.keiklasan/ketulusan pelaksana
    mungkin itu faktor kecil yang harus diperhatikan oleh pelaksana, upaya untuk menyelesaikan program agar tidak berjalan setengah-setengah…………………..!!!!!!?

  2. bpmkotabandaaceh berkata:

    terimakasih atas masukannya

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s