Arsip Tag: Depdagri

Pemerintah Diminta Tingkatkan Kemandirian Gampong

BANDA ACEH – Pemerintah pusat dan pemerintah Aceh didesak untuk segera meningkatkan kemandirian gampong dalam mewujudkan pembangunan. Selama ini, peran yang diberikan belum penuh terutama dalam pembiayaan pembangunan sehingga kemandirian gampong belum terlaksana secara penuh. Pendapat mengemuka dalam seminar nasional … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Berita, Bid. Ketahanan Masyarakat, Bid. Pemberdayaan Ekonomi Masy., Bid. Penguatan & Pengembangan Kelembagaan Masy. | Tag , , , | Meninggalkan komentar

Penyesuaian Tunjangan Aparatur Gampong Tunggu RUU Desa

BANDA ACEH – Penyesuaian besarnya tunjangan aparatur gampong harus menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa yang kini sudah masuk dalam registrasi sekretaris DPR RI. Apabila UU itu disahkan nanti, belanja aparatur gampong akan dialokasi Pemerintah Pusat melalui APBN.  “Karena itu, … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Berita, Bid. Penguatan & Pengembangan Kelembagaan Masy. | Tag , , , , , , , | Meninggalkan komentar

Alokasi 10% APBN untuk Desa Dikaji

JAKARTA (SINDO) – Pemerintah menganggap,tuntutan aparat desa agar diberikan alokasi 10% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih sulit terealisasi dalam waktu dekat. Sebab, tuntutan tersebut bisa tumpang tindih dengan penggunaan APBN untuk program lainnya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Berita, Bid. Penguatan & Pengembangan Kelembagaan Masy. | Tag , | Meninggalkan komentar

PNS Daerah Akan Diberi Tambahan Penghasilan

JAKARTA (SINDO) – Pemerintah akan memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil (PNS), terutama yang bekerja di daerah. Saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang merumuskan formula pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di daerah tersebut.

Dipublikasi di Berita, Sekretariat | Tag , | Meninggalkan komentar

Desain Pemekaran Selesai Disusun

Berita Depdagri : Grand design tersebut rencananya mulai dibahas pada 31 Agustus 2010 mendatang. “Sudah saya tanda tangani dan sudah dikirim satu desain besar penataan daerah ke DPR.Ada juga hasil evaluasi daerahnya. Jadi, tanggal 31 Agustus akan kita bahas dengan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Berita, Bid. Penguatan & Pengembangan Kelembagaan Masy. | Tag , , | Meninggalkan komentar

RUU Desa Atur Alokasi Dana Desa

Dana desa tersebut bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen) Saut Situmorang mengatakan, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sudah mengatur alokasi dana desa. Meski … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Berita, Bid. Penguatan & Pengembangan Kelembagaan Masy. | Tag , , | Meninggalkan komentar

Mendagri Masih Keberatan Kades jadi PNS

Kepada wartawan usai menghadiri diskusi tentang Kapasitas Pelayanan Pemda di Jakarta, Jumat (11/6), Gamawan menyatakan, saat ini draft RUU Desa sudah disiapkan dan akan segera dibahas bersama DPR. Namun demikian Gamawan juga mengatakan, tidak perlu semua harus dijadikan PNS. Gamawan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Berita, Bid. Penguatan & Pengembangan Kelembagaan Masy. | Tag , , | 2 Komentar