Arsip Tag: RUU Desa

Plotkan Dana Desa dalam APBN !

Dipublikasi pada 18 Mei 2011 oleh bpmkotabandaaceh

BANDA ACEH – Pemerintah diminta untuk mengalokasikan dana secara khusus untuk desa dalam APBN. Tujuannya, untuk mempercepat pembangunan di desa. Demikian salah satu kesimpulan diskusi uji publik Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Desa di Aula Fakultas Hukum Unsyiah, … Baca lebih lanjut →

Dipublikasi di Berita, Bid. Penguatan & Pengembangan Kelembagaan Masy. | Tag , , , | Meninggalkan komentar

Penyesuaian Tunjangan Aparatur Gampong Tunggu RUU Desa

Dipublikasi pada 9 Januari 2011 oleh bpmkotabandaaceh

BANDA ACEH – Penyesuaian besarnya tunjangan aparatur gampong harus menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa yang kini sudah masuk dalam registrasi sekretaris DPR RI. Apabila UU itu disahkan nanti, belanja aparatur gampong akan dialokasi Pemerintah Pusat melalui APBN.  “Karena itu, … Baca lebih lanjut →

Dipublikasi di Berita, Bid. Penguatan & Pengembangan Kelembagaan Masy. | Tag , , , , , , , | Meninggalkan komentar

Alokasi 10% APBN untuk Desa Dikaji

Dipublikasi pada 12 Oktober 2010 oleh bpmkotabandaaceh

JAKARTA (SINDO) – Pemerintah menganggap,tuntutan aparat desa agar diberikan alokasi 10% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih sulit terealisasi dalam waktu dekat. Sebab, tuntutan tersebut bisa tumpang tindih dengan penggunaan APBN untuk program lainnya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) … Baca lebih lanjut →

Dipublikasi di Berita, Bid. Penguatan & Pengembangan Kelembagaan Masy. | Tag , | Meninggalkan komentar

RUU Desa Atur Alokasi Dana Desa

Dipublikasi pada 25 Juni 2010 oleh bpmkotabandaaceh

Dana desa tersebut bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen) Saut Situmorang mengatakan, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sudah mengatur alokasi dana desa. Meski … Baca lebih lanjut →

Dipublikasi di Berita, Bid. Penguatan & Pengembangan Kelembagaan Masy. | Tag , , | Meninggalkan komentar